Untuk Memfasilitasi Pembayaran Syariah, BI Akan Mengubah Aturan Uang Elektronik

Untuk Memfasilitasi Pembayaran Syariah, BI Akan Mengubah Aturan Uang Elektronik

Bank Indonesia (BI) akan segera melakukan revisi salah satu ketentuan dalam peraturan uang elektronik. Di mana aturan tersebut terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.

Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Erwin Haryono, mengatakan revisi dilakukan agar penyimpanan dana mengendap (floating fund) pada uang elektronik tak hanya di bank konvensional, tapi juga bisa di bank syariah.

"Itu kan disebutnya dana floating. Nanti bisa direvisi sedikit, bisa ke bank syariah," ujar Erwin di Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2018 Grand City, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (12/12).

Dalam aturan yang ada saat ini, penerbit wajib menyimpan dana mengendap uang elektronik di bank dengan modal inti di atas Rp 30 triliun atau Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) IV.

Adapun bank yang termasuk dalam BUKU IV terdiri dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Central Asia Tbk, serta PT Bank CIMB Niaga Tbk.

Menurut Erwin, bagi pengguna uang elektronik yang patuh terhadap ekonomi syariah, hal ini bisa dianggap menjadi kurang syariah. Untuk itu, bank sentral akan memperbaiki agar dana floating bisa ditaruh di bank syariah.

"Untuk pengguna, terutama yang sangat 'strict' dengan syariah, (floating di Bank Umum) itu bisa dianggap kurang syariah," katanya.

Adapun saat ini permintaan agar dana floating bisa ditaruh di bank syariah juga mulai bertumbuh. "Ya sudah tumbuh. Tapi poinnya kami ingin memfasilitasi semua," jelasnya.

Sementara itu, Deputi Gubernur BI Sugeng mengatakan terdapat dua tindak lanjut yang akan dilakukan bank sentral untuk memfasilitasi prinsip syariah dalam penggunaan uang elektronik.

Pertama, terkait ketentuan penyimpanan dana mengendap uang elektronik sesuai syariah. Kedua, penegasan fatwa dari dewan syariah terkait akad uang elektronik terutama yang berbasis chip, dan ketentuan biaya dalam uang elektronik itu.

"Akan ditindaklanjuti dana float uang elektronik yang sesuai syariah," katanya.

Sumber: Kumparan

Subscribe Newsletter

Dapatkan info terbaru mengenai Finansial Teknologi. Kami tidak melakukan spam dan email anda tidak akan diberikan kepada pihak ketiga.

Copyright © 2019 Fintektok - All Rights Reserved.